Popularitas Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dua tahun yang lalu.
Menurunnya tingkat akseptabilitas dan kemampuan mempengaruhi pemilih menurut dia karena Habib Rizieq banyak dihadapkan dengan masalah hukum, namun kuasa hukum FPI Munarman menyanggah hasil tersebut.
“LSI (kok) didengerin. Survei berbayar itu, hasil sesuai yang order,” katanya saat dimintai tanggapan, Rabu (14/11/2018).
Munarman menyebut Habib Rizieq tidak mencari-cari peringkat dalam survei LSI. Dirinya mengatakan Habib Rizieq semata-mata berjuang untuk mendapatkan rida Allah SWT.
“Habib Rizieq mencari ridho Allah SWT, bukan mencari popularitas, apalagi peringkat oleh LSI,” tuturnya.
Juru bicara FPI Slamet Ma’arif mengutarakan pendapat senada dengan Munarman terkait survei LSI. Menurutnya, Habib Rizieq tetap ulama berpengaruh di Indonesia. FPI akan tetap solid dan kuat.
Pilgub Jabar 2018 di depan mata. Calon Gubernur sudah mulai merapat kepada partai-partai. Hal yang sama dilakukan partai. Mereka mengelus calon mereka demi mendapatkan kursi gubernur di provinsi paling padat penduduknya di tanah air ini.
Namun, konstelasi politik di Jawa Barat bakalan tidak jauh seperti Jakarta. Jakarta adalah “blue print” kesuksesan kaum intoleran meng-goal-kan agenda mereka, yakni mendongkel Ahok jadi orang nomor satu di Jakarta untuk kedua kalinya. Caranya ? Tentu sudah sama-sama kita ketahui. Yang paling mudah dan bisa memikat perhatian banyak orang adalah isu agama. Jauh sebelum Ahok dituduh menista Islam karena ucapannya di Kepulaun Seribu, Ahok sudah diserang dengan isu ini ketika naik menjadi Gubernur menggantikan Jokowi yang menjadi Presiden.
Partai-partai yang mendukung Ahok di Pilgub DKI kemarin kemudian dicap sebagai “partai-partai pendukung penista agama.” Dan jualan ini pula yang mereka sodorkan di luar DKI, seperti di Jawa Barat. Mereka menutup mata kepada fakta bahwa di daerah di luar Jawa kita melihat PKS berkoalisi dengan Nasdem, yang di Jakarta kemarin mengusung Ahok. Bahkan, isu “pemimpin kafir” seakan-akan sengaja dihembuskan di Pilgub DKI semata. Sebab, di kawasan yang lain, kita melihat partai Islam seperti PKS atau PPP tidak segan-segan mendukung dan berkoalisi mendukung calon pemimpin non muslim.
Sesuai dengan sifatnya, politik pada akhirnya berbicara kepentingan. Maka, pada saat di Pilgub DKI isunya adalah Ahok, seorang warga keturunan dan penganut Kristen, isu yang mudah diserang adalah persoalan kepemimpinan non muslim. Stasus Ahok sebagai “double minority” ini menjadi rentan, dan bahan yang gampang “digoreng” lawan-lawan politiknya. Terbukti dari hasil Pilgub DKI kemarin menunjukkan bahwa isu agama serta ras menjadi pemenang. Sementara kinerja yang bagus, pencapaian yang mentereng tidak menjadi jaminan bagi orang-orang seperti Ahok untuk memenangkan kontestasi.
Nah, di Jawa Barat mirip-mirip. Ada tiga tokoh yang menonjol di Pilgub Jabar, yakni Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta, Dedy Mizwar, Wakil Gubernur, dan Ridwan Kamil, Walikota Bandung. Dari ketiganya, yang rentan diserang isu SARA adalah kandidat pertama, Dedi Mulyadi. Mengapa ? Karena salah satu kelebihan menonjol Kang Dedi adalah sikap tolerannya terhadap agama serta kepercayaan lain. Apalagi tokoh satu ini dikenal dekat dengan tradisi serta budaya Sunda.
Keterbukaan serta toleransi yang diterapkannya di Purwakarta sesungguhnya berbanding terbalik dengan kondisi Jawa Barat secara keseluruhan. Provinsi ini semenjak satu dasawarsa terakhir mendapat predikat Pprovinsi paling intoleran di seantero tanah air. Yang melakukan surveinya bukan abal-abal, tapi lembaga ternama semacam SETARA, Wahid Insitute dan sebagainya. Persekusi dan intoleransi kepada kelompok minoritas di daerah ini sangat menonjol. Coba tanyakan hal ini kepada kelompok Ahmadiyah dan Syiah.
Apalagi kalau kemudian pada akhirnya PDIP berkoalisi dengan Golkar mendukung Kang Dedi. Sebagai partai yang mengusung Ahok di Pilgub DKI kemarin, PDIP, Nasdem, Golkar, PKB mendapat cap sebagai “partai pendukung penista agama.”Getah ini turut dirasakan Ridwan Kamil. Kang Emil yang diusung Partai Nasdem mulai menuai kecaman. Di akun media sosialnya, bertebaran komentar negatif yang mengomentari keputusan Kang Emil untuk diusung Nasdem. Dan komentar tersebut rata-ratanya mengaitkan Nasdem dengan Pilgub DKI kemarin. Mereka seakan-akan menganggap Nasdem sudah “haram untuk dipilih” karena telah melukai umat dengan mengusung Ahok.
Dengan demikian sudah bisa diprediksi, Pilgub Jabar akan nampak serupa dengan Pilgub DKI. Isu Agama akan mencuat ke permukaan. Tinggal terserah masyarakat atau warga Jabar, akankah mereka mengikuti arus mereka-mereka yang mengagendakan isu-isu ini ?
Namun demikian, Ahok dan Dedi Mulyadi di Jawa Barat hanyalah anak tangga atau sasaran antara. Target sesungguhnya adalah Pakde Jokowi dan Pilpres 2019 nanti. Jika Ahok berhasil mereka jegal, dan begitu pula di Jawa Barat mereka sukses, maka untuk mengalahkan Pakde tidak akan terlalu sulit. Isu agama kembali akan dipakai. Apalagi Pakde –oleh para haters- dicitrakan sebagai pemimpin yang mengkriminalisasi ulama, membangkitkan komunisme dan menerbitkan Perppu Ormas yang membatasi ruang gerak ormas-ormas intoleran.
Isu-isu ini “digoreng” sedemikian rupa, sehingga gaungnya masih berseliweran, terutama di media sosial. Diperlukan counter yang cepat dan tepat sehingga dapat mengikis habis isu-isu ini. Jika terlambat, bukan mustahil, kinerja positif pemerintah Pakde sekarang ini akan menguap, persis seperti kinerja Ahok. Masyarakat yang sudah berhasil diyakinkan dengan isu-isu ini akan terhipnotis dan lantas memercayai para haters Pakde.
SUMBER : seword.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar