Menurut Moeldoko, apapun kebijakan dan tindakan yang diambil pemerintah pasti di politisasi oleh lawan politik.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Moeldoko menyayangkan, tindakan Presiden Joko Widodo yang selalu dipolitisasi. Seakan, semua hal yang dilakukan petahana harus disalahkan termasuk dalam mengambil kebijakan.
Menurut Moeldoko, apapun kebijakan dan tindakan yang diambil pemerintah pasti di politisasi oleh lawan politik.
“Di tahun demokrasi ini, Pak Jokowi itu istilahnya jalan, nendang sandalnya orang di jalan ini, disalahkan,” kata Moeldoko di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14 November 2018.
Kepala Staf Kepresidenan itu mencontohkan beberapa kebijakan Presiden Joko Widodo yang dinilai pihak lain bermuatan politis. Misalnya, soal tunjangan bagi aparatur negeri sipil (ASN). Moeldoko membantah tudingan bahwa kebijakan itu dibuat untuk meraup suara dari para abdi negara.
Menurutnya, sudah sewajibnya Kepala Negara memberikan terbaik untuk bawahannya.
“Masa seorang presiden itu memberikan kesejahteraan kepada anak buahnya enggak boleh,” ujar Moeldoko.
Moeldoko pun menyamakan seperti ketika masih menjabat sebagai Panglima TNI. Dia mengaku bakal memberikan kesejahteraan kepada personel TNI AD, AL dan AU.
“Sebisa mungkin saya ingin membuat anak saya tersenyum,” kata Moeldoko
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kenaikan tunjangan ASN tidak ada kaitan dengan Pemilu. Menurutnya, kenaikan tunjangan itu untuk meningkatkan kinerja abdi negara.
Dengan tunjangan tinggi, Kalla meyakini kinerja para abdi negara semakin maksimal. Dengan demikian, hal ini tak ada kaitan dengan pesta demokrasi yang akan digelar tahun depan.
Ada atau tidak ada pemilu, dirinya menegaskan pihaknya memang akan menaikkan tunjangan itu. Anggaran terkait hal ini telah disahkan dalam APBN 2019 akhir Oktober 2018.
SUMBER : : jurnalindonesia.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar